Lombok Barat – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) didesak untuk segera mengundurkan diri secara terhormat. Desakan ini mencuat akibat dugaan tata kelola organisasi yang dinilai tidak harmonis, tidak transparan, dan cenderung mandek, di tengah persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang semakin mendesak.
Kondisi internal KONI Lobar saat ini disebut memasuki fase krisis kepemimpinan. Berdasarkan pengamatan sejumlah pengurus, terjadi kekosongan fungsi pada jajaran inti kepengurusan. Parahnya, situasi ini diperparah dengan sikap tidak aktifnya sejumlah pejabat kunci, bahkan indikasi pengunduran diri diam-diam.
"Kami melihat Ketua KONI Lombok Barat saat ini ketinggalan zaman dan tidak mampu menciptakan harmonisasi di internal pengurus," ujar Fathurahman Lord salah satu pengurus KONI Lobar, Rabu (4/01/2026).
Fakta memprihatinkan terungkap dari struktur kepengurusan yang sebenarnya gemuk, mencapai 70 orang, namun nyaris tidak bergerak. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh pengurus inti tidak menunjukkan kinerja optimal.
Posisi strategis seperti Ketua Harian dan lima orang Wakil Ketua dikabarkan tidak aktif menjalankan tugasnya. Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) telah menyatakan pengunduran diri, dan Bendahara (Bendum) juga tidak pernah hadir dalam rapat-rapat penting.
"Bayangkan, struktur kepengurusan gemuk sekitar 70 orang, tapi realitanya tidak ada yang aktif. Pertanyaan besarnya: siapa yang mengurus KONI Lobar saat ini?" tegasnya.
Ketidakharmonisan ini berdampak langsung pada Cabang Olahraga (Cabor). Tingkat kehadiran perwakilan Cabor dalam rapat menurun drastis karena merasa hasil musyawarah seringkali tidak dilaksanakan oleh pengurus inti.
"Rendahnya peran serta pengurus inti membuat Cabor enggan hadir. Mereka merasa rapat hanya formalitas belaka karena keputusan tidak dijalankan," tuturnya.
Situasi ini semakin memburuk dengan adanya dugaan pengelolaan komunikasi yang tidak transparan, termasuk pengelolaan grup WhatsApp resmi KONI Lobar yang diduga memblokir atau mengeluarkan beberapa anggota tanpa alasan jelas.
Krisis manajemen ini terjadi di saat yang krusial, menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang tinggal menghitung hari. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat persiapan atlet yang seharusnya sudah memasuki fase pematangan.
"Persiapan atlet semakin tidak jelas. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin prestasi Lobar di Porprov mendatang akan jauh dari harapan," ucapnya.
Melihat kondisi yang dinilai sudah darurat, pengurus tersebut meminta Ketua KONI Lobar untuk mengambil langkah konstitusional dengan mengundurkan diri secara terhormat sebelum situasi semakin memburuk.
"Kami meminta dengan tegas agar Ketua KONI Lombok Barat mundur secara terhormat jika memang tidak mampu mengurus organisasi ini. Jangan menunggu hingga dilakukan Musyawarah Luar Biasa (MUSDALUB)," tutup Lord.
