Mataram (NTB) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB bersama puluhan mahasiswa dan masyarakat menyaksikan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (14/7) malam.
Nonton bareng (nobar) diadakan di sebuah café di bilangan Taman Udayana, salah satu taman publik favorit di Kota Mataram.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), didampingi Sekretaris Andi Mardan, Bendahara Lalu Satriadi, dan sejumlah pengurus juga hadir di acara itu.
Meski tidak ada undangan terbuka, namun pidato politik AHY mampu menyedot perhatian pengunjung café dan warga sekitar.
“Tadi lewat sini, lihat ada ramai-ramai, ternyata lagi nonton pidato Mas AHY. Jadi ikutan nonton,” kata Rajiman, pegawai swasta.
Rajiman tidak sendiri. Pengunjung lainnya, Desi Aryani, warga Mataram, juga ikut meyaksikan pidato politik AHY. Dia mengaku sudah lama memfavoritkan AHY karena figurnya dianggap inspiratif dan membawa angin perubahan dalam perpolitikan nasional.
“Suka banget. Orangnya ganteng dan ngomongnya bagus. Dulu nggak suka parpol, tapi sekarang sudah punya pilihan,” ucap Desi.
Seorang mahasiswa, Candra, mengaku sedang nongkrong bersama teman-temannya di Taman Udayana ketika dia melihat AHY tampil di sebuah LCD proyektor. “Awalnya penasaran, terus ikut nonton. Pidato AHY sudah pas, kita memang ingin perubahan,” tuturnya.
Tiga Agenda Perubahan
Dalam pidato politik berjudul "Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik," AHY menyampaikan tiga poin penting yang menjadi dasar pemikiran Partai Demokrat dalam menjalankan agenda perubahan.
Pidato politik ini disiarkan melalui empat stasiun televisi, yakni tvOne, Metro TV, CNN TV, dan Kompas TV.
AHY menyoroti, pertama, studi dan pengamatan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan oleh rakyat. Dan, ketiga, aspirasi dan harapan yang dijumpai di seluruh penjuru Tanah Air.
Meskipun ada beberapa pencapaian yang telah diraih, AHY mengakui bahwa dalam sembilan tahun terakhir terjadi beberapa kemunduran yang serius.
Dia menyebut pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah target tujuh persen hingga delapan persen yang dijanjikan. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, terjadi penurunan drastis saat pandemi Covid-19.
Dampaknya, kata AHY, pendapatan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.
“Di saat ekonomi tumbuh rendah, utang kita malah melonjak, baik utang pemerintah maupun BUMN," tukasnya.
Beberapa pihak berargumen bahwa lambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun, AHY mengatakan argumen tersebut hanya setengah benar.
“Faktanya, sebelum pandemi, ekonomi kita sudah menghadapi sejumlah masalah. Oleh karena itu, ada sebab dan faktor lain di luar pandemi yang harus diperhatikan,” ujar AHY tandas.
Partai Demokrat berpendapat bahwa faktor lain tersebut terkait kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta menentukan prioritas pembangunan dan mengatasi krisis.
“Ketika ekonomi mengalami penurunan, kekuatan fiskal melemah, dan utang yang tinggi, pemerintah justru meluncurkan proyek infrastruktur dalam skala besar,” kata AHY.
“Terlebih lagi, sebagian proyek tersebut tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang sedang mengalami tekanan. Seharusnya, pelaksanaannya masih bisa ditunda," ucapnya lagi.
AHY dan Partai Demokrat yang dipimpinnya berpendapat pemerintah kurang sensitif terhadap kondisi tersebut. "Pemerintah kurang memberikan perhatian kepada lebih dari seratus juta rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami, sikap, kebijakan, dan tindakan pemerintah seperti itu perlu diubah dan diperbaiki," tegas AHY.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat berpendapat ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang sangat dirasakan oleh masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat, terutama bagi para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan masyarakat yang rentan.
