Bendahara Umum GPAN NTB juga memberikan tanggapan terkait kasus tersebut, menekankan perlunya peran seluruh pihak dalam menangani masalah narkotika di NTB. "Masalah narkotika bukan lagi urusan individu atau keluarga semata, melainkan masalah yang harus menjadi perhatian bersama – khususnya pemerintah Provinsi NTB dan seluruh komponen yang ada di daerah ini," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hingga penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Selain itu, pihak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan tidak tinggal diam dan turut berkontribusi aktif.
"Perusahaan BUMD sebagai entitas yang tumbuh dan berkembang berkat dukungan masyarakat NTB, memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. BUMD dapat berkontribusi melalui berbagai cara, seperti menyediakan dana untuk program rehabilitasi pecandu, mendirikan pusat konseling, atau bahkan memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang telah berhasil menjalani proses pemulihan," jelas Bendahara Umum.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha termasuk BUMD akan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi permasalahan narkotika. "Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Hanya dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika dan mengakhiri deretan tragedi yang tidak perlu terjadi," pungkasnya.
