LIDI Foundation Fasilitasi Pembentukan ULD Ketenagakerjaan Lombok Timur, Dorong Terbukanya Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Daftar Isi

 

Lombok Timur – LIDI Foundation melalui program DIGNITY (Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Capacity and Policy) yang didukung INKLUSI, terus mendorong terwujudnya kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam proses pembentukan dan penyelesaian Surat Keputusan (SK) Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan.

Pembentukan ULD Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, proses rekrutmen, penempatan kerja, hingga pendampingan selama bekerja.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. ULD diharapkan menjadi unit yang mampu menghubungkan pencari kerja penyandang disabilitas dengan dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Bukan Sekadar Membentuk SK

Bagi LIDI Foundation, pembentukan ULD tidak boleh berhenti pada penerbitan SK atau sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. Lebih dari itu, ULD harus benar-benar berfungsi sebagai pusat layanan yang dapat menjawab berbagai hambatan penyandang disabilitas dalam memasuki dan mempertahankan pekerjaan.

Karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang aksesibel, serta mekanisme pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan dan ragam disabilitas.

ULD juga perlu membangun kemitraan dengan perusahaan, lembaga pelatihan kerja, organisasi penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat sipil agar pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata.

Organisasi Disabilitas Harus Dilibatkan

Salah satu aspek penting dalam pengembangan ULD adalah keterlibatan organisasi penyandang disabilitas, seperti PPDI, HWDI, Pertuni, Gerkatin, dan organisasi lainnya.

Keterlibatan tersebut diperlukan dalam proses konsultasi, koordinasi, penyusunan program, pelaksanaan layanan, serta pemantauan dan evaluasi. Organisasi penyandang disabilitas memiliki pengalaman langsung mengenai hambatan yang dihadapi anggotanya sehingga dapat memberikan masukan yang relevan dalam pengembangan layanan.

Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan ketenagakerjaan.

Sejalan dengan Semangat LOTIM SMART

Pembentukan ULD Ketenagakerjaan juga sejalan dengan semangat pembangunan Kabupaten Lombok Timur melalui visi LOTIM SMART, yaitu Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan.

Prinsip keadilan dan kesejahteraan harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Tidak boleh ada warga yang kehilangan kesempatan bekerja hanya karena kondisi disabilitas atau lingkungan kerja yang belum aksesibel.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya kesempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif.

Mengukur Keberhasilan dari Kesempatan Kerja Nyata

Keberhasilan ULD nantinya tidak cukup diukur dari terbentuknya kelembagaan atau tersedianya dokumen kebijakan. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh akses pelatihan, mendapatkan pekerjaan, menerima upah yang layak, serta mampu mempertahankan pekerjaannya.

Oleh karena itu, LIDI Foundation berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan dukungan berkelanjutan terhadap operasional ULD, termasuk melalui penguatan program dan penganggaran daerah.

Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan organisasi penyandang disabilitas, ULD Ketenagakerjaan diharapkan menjadi pintu masuk bagi terwujudnya pasar kerja yang lebih terbuka, adil, dan inklusif.

Pekerjaan bukanlah belas kasihan, melainkan hak setiap warga negara. Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga akses, kesempatan, dan ruang untuk menunjukkan kemampuan serta berkontribusi dalam pembangunan.