Tuan Guru Hazmi Dorong KAI NTB Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah dan Berikan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat

Daftar Isi

MATARAM — Usai acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Pembina DPD KAI NTB, Dr. TGH. Hazmi Hamzar, SH., MH., menyampaikan arah dan tugas ke depan bagi kepengurusan yang baru.  

Dr. TGH. Hazmi Hamzar menegaskan bahwa KAI NTB memiliki tugas utama untuk menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kerja sama ini mencakup instansi pemerintah, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, gubernur, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembuatan produk hukum daerah seperti peraturan daerah (perda) agar sesuai dengan asas dan keahlian hukum yang tepat.  

Selain itu, KAI NTB berkomitmen untuk aktif memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Hal ini dinilai sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum yang memadai semakin tinggi.  

Menyinggung potensi persoalan hukum ke depan—seperti sengketa tanah yang kerap muncul seiring rencana pembangunan kawasan tambang atau proyek-proyek besar—Dr. TGH. Hazmi Hamzar menekankan pentingnya kesiapan KAI dari awal. 

Pendampingan dan penyuluhan hukum harus diberikan sejak dini, termasuk menggandeng aparatur desa seperti kepala desa dan camat, untuk mengantisipasi permasalahan pelik seperti kepemilikan tanah ganda.  

"Pokoknya setiap ada pembuatan atau pekerjaan yang berdampak hukum, akan lebih baik ada unsur KAI di situ untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta," ujar Dr. TGH. Hazmi Hamzar.  

Melalui kepengurusan yang baru ini, KAI NTB berharap dapat terus hadir mendampingi masyarakat serta memastikan setiap kebijakan maupun pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.