Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram terhadap RAPBD Perubahan TA 2026: Soroti Potensi Pengendapan Anggaran, Penurunan Pendapatan Daerah, hingga Sanitasi Sekolah

Daftar Isi

MATARAM — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Mataram menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram Masa Persidangan Kesatu, Kamis (24/9/2026). Dokumen pandangan resmi fraksi tersebut dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Yogantara.  

Dalam pengantarnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram atas raihan empat penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku-Nusa Tenggara, yang diharapkan menjadi pemantik peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Namun, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya evaluasi mendalam, kritis, dan konstruktif terhadap pengelolaan keuangan daerah agar APBD-P 2026 bertindak transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan publik.  

“Dengan penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Mataram, tidak membuat berpuas diri akan tetapi jadikan Penghargaan tersebut sebagai pelecut untuk lebih baik lagi” ujar Yogantara.

Beberapa poin catatan strategis dan kritis yang disampaikan oleh I Nyoman Yogantara mewakili Fraksi PDI Perjuangan antara lain:

1. Waktu Realisasi yang Terbatas dan Risiko SILPA (Poin 1 & 6):

Pengajuan RAPBD Perubahan yang mendekati akhir September dinilai berisiko tinggi memicu pola belanja yang tergesa-gesa dengan waktu efektif tinggal sekitar tiga bulan (Oktober–Desember) untuk merealisasikan tambahan belanja senilai lebih dari Rp215,75 miliar. Lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025 hasil audit BPK yang menyebabkan anggaran pembiayaan naik drastis sebesar 228,07 persen (dari Rp75,99 miliar menjadi Rp249,31 miliar) juga dikritisi sebagai bentuk indikator kegagalan perencanaan dan eksekusi anggaran tahun sebelumnya.  

2. Evaluasi Penurunan Retribusi dan Dividen BUMD (Poin 2 & 3):

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan penurunan Retribusi Daerah sebesar 1,02 persen (Rp3,34 miliar lebih) serta penurunan deviden BUMD/Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1,59 miliar lebih dari Bank NTB Syariah dan PT AMG. Pemkot diminta memberikan laporan kinerja utuh dan penjelasan transparan mengenai potensi kebocoran atau penurunan riil aktivitas ekonomi.  

3. Ketergantungan pada Dana Transfer dan Lonjakan PAD Lain-Lain (Poin 4 & 5):

Fraksi PDI Perjuangan meminta rincian transparan atas lonjakan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 129,75 persen (termasuk hasil build-operate-transfer/bangun guna serah PT Pasifik Fantacy, tuntutan kerugian, dan pendapatan BLUD). Pemkot juga diingatkan untuk membangun kemandirian fiskal dan tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.  

4. Kenaikan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal (Poin 7 & 8):

Sorotan diberikan pada kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar 18,97 persen (Rp128,11 miliar lebih) serta kenaikan Belanja Modal sebesar 33,39 persen di sisa tiga bulan anggaran. Pemkot Mataram diminta memastikan kesiapan teknis dan kualitas pengerjaan infrastruktur agar tidak mengorbankan mutu pekerjaan akibat ketergesaan tender.  

5. Detail Program Prioritas, RTH, dan TPA Kebon Kongok (Poin 9 & 10):

Pemkot diminta menyajikan rincian target, lokasi, dan alokasi anggaran per kegiatan dari 11 program prioritas. Khusus untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Fraksi PDI Perjuangan menanyakan pemenuhan rasio RTH sesuai amanat UU No. 26/2007 (minimal 30 persen dari luas wilayah). Terkait Pengelolaan TPA Kebon Kongok, diminta kepastian solusi jangka panjang dalam penanganan sampah.  

6. Perhatian Sosial, Sanitasi Sekolah, dan Akurasi Data Bansos (Poin 11, 12, 13, & 14):

• Kesehatan & Isu Sosial: Mendukung penambahan iuran Universal Health Coverage (UHC) dan kesehatan ASN/P3K dengan catatan data kepesertaan masyarakat miskin terpenuhi. Selain itu, fraksi mendesak alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk pencegahan serta penanganan kekerasan anak/kekerasan seksual dan dinamika fenomena sosial seperti keberadaan komunitas LGBT.  
• Sanitasi Sekolah: Menyoroti kondisi sarana toilet/sanitasi sekolah yang rusak dan minim air bersih di sejumlah sekolah. Fraksi meminta agar program Rehabilitasi Gedung Sekolah memprioritaskan perbaikan sanitasi sesuai Permendikbud No. 24/2007.  
• Akurasi Data Bansos (DTSEN): Meminta laporan progres validasi data desil di tingkat kelurahan mengingat Kota Mataram menjadi lokasi uji coba digitalisasi bansos nasional agar bantuan tidak salah sasaran (inclusion/exclusion error).  

Mengakhiri pemandangan umum tersebut, I Nyoman Yogantara menegaskan harapan Fraksi PDI Perjuangan agar RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat dijadikan instrumen utama untuk memperbaiki perencanaan daerah, memperkuat disiplin fiskal, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat Kota Mataram.