Forum Kepala Lingkungan Hearing di Kantor DPRD Kota Mataram, Sikapi Dinamika Keresahan dengan Warga Terkait Data Bansos

Daftar Isi

 

MATARAM — Forum Persatuan Kepala Lingkungan (FPKLM) Kota Mataram menyampaikan apresiasi atas perhatian penuh dan langkah cepat yang ditunjukkan Pemerintah Kota Mataram dalam merespons berbagai masukan terkait pendataan sosial dan kesejahteraan para kaling di wilayah Mataram.

Apresiasi tersebut disampaikan sesaat setelah dilakukannya hearing (dengar pendapat) dengan Pimpinan DPRD Kota Mataram, Asisten 1, BPS Kota Mataram, Dinas Sosial, Bapedda, dan Camat-camat se Kota Mataram bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD Kota Mataram pada hari Selasa, 8 September 2026.

Untuk menyikapi dinamika serta keresahan yang berkembang di tengah masyarakat terkait ketidakjelasan informasi mengenai Sistem Pengelompokan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat atau yang disebut Desil yang dibagi menjadi 10 level berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.

Ketua Forum Persatuan Kepala Lingkungan Kota Mataram, Erwin Jayadi, mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dan koordinasi bersama dinas terkait memberikan informasi yang sangat positif. Ke depan, perhatian utama akan difokuskan pada mekanisme perbaikan dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).

"Langkah ke depan akan kita fokuskan untuk proses sanggah. Kami akan membuka posko sanggah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke Dinas Sosial," ujar Erwin Jayadi.

Ia mengakui adanya kekeliruan klasifikasi desil pada pendataan sebelumnya, seperti temuan lansia yang terlewat dari daftar penerima bantuan. Menurutnya, ketidaksesuaian data di lapangan merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah sistem pendataan, namun hal tersebut kini telah mendapat kejelasan teknis.

"Kekeliruan desil pendataan kemarin sudah clear dan dijelaskan secara normatif oleh Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial. Sistem pasti ada celah kesalahan, karena itu kami siapkan mekanisme sanggah ini agar persoalan di lapangan dapat terselesaikan dengan tuntas," tegasnya.

Sebagai langkah pengawalan berkelanjutan, Forum Kaling berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) secara rutin minimal 1 kali dalam 2/3 bulan guna memastikan setiap data di lapangan tervalidasi dengan presisi.