Dorong Harmonisasi Strategi Komunikasi dan Penguatan Ekosistem Pariwisata Daerah

Daftar Isi

Mataram — Penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan sinergi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahmad Nur Aulia menekankan pentingnya membangun strategi komunikasi yang terintegrasi di seluruh jenjang tingkatan tata kelola pariwisata. (19/8)

Setiap level pemerintahan dan pengelola sektor pariwisata memiliki ruang serta kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pemerintah Provinsi: Memegang kewenangan kebijakan dan koordinasi tingkat wilayah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota: Memiliki kewenangan teknis melalui dinas yang menangani pariwisata.
3. Pemerintah Desa: Memiliki ruang kelola langsung terhadap pengembangan desa wisata.

 Pemilik/Pengelola Destinasi: Memegang kewenangan langsung atas pengelolaan lokasi wisata.

Namun, tanpa koordinasi yang matang, kewenangan yang berjalan secara parsial berpotensi memicu tumpang-tindih (overlapping) tata kelola yang pada akhirnya dapat merugikan wisatawan.

Ahmad Nur Aulia - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

"Jangan sampai ada tumpang-tindih akibat konsep yang belum terintegrasi dan masih bersifat parsial. Hal ini dapat berdampak langsung pada kualitas layanan kepada wisatawan. Sinergi inilah yang semestinya harus kita bangun di setiap ekosistem destinasi wisata kita," tegas Nur Aulia

Melalui langkah harmonisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyelaraskan konsep dan strategi komunikasi demi menciptakan pelayanan yang optimal, aman, dan nyaman bagi para wisatawan.