LBH GP Ansor NTB Gelar Pelatihan Paralegal Angkatan II, Targetkan Satu Desa Satu Paralegal

Daftar Isi

LOMBOK – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar Pelatihan Paralegal Angkatan ke-II pada Jumat, 19 Juni 2026. Bertempat di Aula Lombok Beach Hotel, kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai daerah di wilayah NTB yang nantinya akan berlangsung selama 3 hari kedepan.

Pelatihan ini dihajatkan untuk membekali para kader pemuda dengan pemahaman hukum yang mendalam. Tujuannya agar mereka mampu memberikan pendampingan hukum yang optimal, sekaligus menegakkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses jalur hukum.

Abdul Majid Ketua LBH GP Ansor Provinsi NTB mengungkapkan rasa bangganya atas tingginya partisipasi peserta dalam pelatihan kali ini. Menurutnya, kehadiran puluhan peserta ini menjadi bukti nyata tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu-isu hukum di sekitarnya.

"Saya menganggap ini sebagai bentuk antusiasme dari pemuda agar kita semua memahami tentang hukum. Dengan bekal ini, kita diharapkan mampu mendampingi orang-orang di sekitar kita dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum," saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa LBH GP Ansor NTB memiliki target besar jangka panjang, yakni mencetak "Satu Desa Satu Paralegal". Target ini dicanangkan karena profesi paralegal dinilai sebagai pengabdian yang sangat mulia dan sangat dinantikan oleh masyarakat awam.

"Tugas utama mereka adalah mendampingi persoalan hukum di tengah masyarakat, khususnya memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dan minim pemahaman hukum," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Perwakilan Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Provinsi NTB turut memberikan sorotan tajam pada dinamika sosial yang terjadi belakangan ini. Ia menilai, kehadiran paralegal yang responsif di tingkat akar rumput menjadi sangat krusial, salah satunya untuk merespons maraknya kasus-kasus sensitif di lembaga pendidikan.

Ia menilai, salah satu urgensi pelatihan ini adalah menyikapi masih adanya temuan kasus-kasus pelecehan seksual di beberapa Pondok Pesantren di wilayah NTB. Dengan hadirnya paralegal terlatih di tiap desa, diharapkan korban-korban kekerasan seksual dan pelanggaran hukum lainnya bisa mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan hak keadilan yang setara di mata hukum.

Melalui pelatihan intensif ini, LBH GP Ansor NTB berkomitmen untuk terus mengawal masyarakat marjinal dan memastikan bahwa hukum tidak lagi "tajam ke bawah, tumpul ke atas" di Bumi Gora.