Jelang HUT ke-18, DPD KAI NTB Gelar Pelayanan Hukum Gratis bagi Masyarakat

Daftar Isi

LOMBOK BARAT – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ke-18, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen penuh untuk hadir di tengah masyarakat. Salah satu aksi nyata yang dicanangkan adalah penyediaan program pelayanan hukum secara gratis bagi seluruh warga NTB yang membutuhkan. (23/5)

Komitmen besar ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPD KAI NTB terpilih, Dr. Lalu Anton Hariawan, Dalam Keterangan Persnya, sesaat setelah prosesi Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD KAI NTB yang berlangsung khidmat di Hotel Merumatta, Senggigi, Lombok Barat.

“Program Pelayanan Hukum Gratis nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei, yaitu bertepatan dengan HUT Kongres Advokat Indonesia yang ke 18 tahun. Bukan saja di NTB akan tetapi diseluruh Indonesia” ungkap Advokad Muda yang akrab disapa Lalu Anton.

Menurut Lalu Anton, momentum pertambahan usia KAI yang ke-18 ini harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang selama ini menghadapi kendala finansial dalam mendapatkan keadilan dan pendampingan hukum.

Dr. Lalu Anton Hariawan Saat Menerima Pataka Kepemimpinan DPD KAI NTB

"Menjelang HUT KAI ke-18, kami di DPD KAI NTB ingin memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi benar-benar menjadi pelindung bagi semua lapisan masyarakat. Pelayanan hukum gratis ini adalah wujud pengabdian dan dedikasi profesi advokat dari seluruh kader KAI di NTB untuk warga bumi Gora," sambungnya.

Program ini nantinya akan mencakup berbagai layanan, mulai dari konsultasi hukum gratis, edukasi regulasi, hingga bantuan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu yang sedang tersandung masalah hukum, baik perdata maupun pidana.

Melalui momentum pelantikan pengurus baru di Senggigi ini, DPD KAI NTB juga berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan di Nusa Tenggara Barat. (Laila)