Selong, 17 Juni 2025 — Yayasan Lombok Independent Disabilitas Indonesia (LIDI) memfasilitasi pelaksanaan Dialog Konsolidasi antara kelompok Swadaya Masyarakat (Self Help Group/SHG) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga masyarakat yang peduli terhadap isu disabilitas, terutama Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), di Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lombok Syariah Lombok Timur ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Lombok Timur, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, dan Aliansi Demokrasi untuk Buruh Migran Indonesia (ADBMI) yang selama ini juga aktif dalam isu-isu perlindungan buruh migran dan disabilitas yang beririsan.
Tujuan utama dari dialog ini adalah membangun jejaring pelayanan yang terkoordinasi, responsif, dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar kelompok disabilitas, khususnya ODDP yang selama ini kerap terpinggirkan dari layanan sosial dan kesehatan publik.
Direktur LIDI, Lalu Wisnu Pradipta, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya ruang dialog ini untuk mempertemukan suara dari akar rumput dengan pengambil kebijakan di tingkat daerah.
“ODDP bukan hanya menghadapi tantangan medis atau psikologis, tapi juga sosial dan struktural. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus multisektor dan berbasis hak, bukan semata-mata karitatif,” ujar Lalu Wisnu.
Perwakilan Bappeda Lombok Timur, dalam paparannya menyambut baik inisiatif ini dan menyampaikan komitmennya untuk mulai menyusun peta jalan pelayanan inklusif berbasis data dan aspirasi komunitas.
Sementara itu, Dinas Sosial Lombok Timur menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperluas cakupan layanan yang ramah disabilitas, termasuk penyediaan rumah aman, layanan rujukan kesehatan jiwa, dan penguatan keluarga sebagai support system utama bagi ODDP.
Kehadiran ADBMI dalam forum ini menambah perspektif penting terkait interseksi antara isu disabilitas dan migrasi. Perwakilan ADBMI menyoroti bahwa tidak sedikit buruh migran atau keluarganya yang mengalami trauma psikosial, namun belum terakses layanan pemulihan yang memadai.
Dialog ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya:
1. Pembentukan Forum Komunikasi Layanan Disabilitas Psikososial tingkat kabupaten.
2. Penguatan kapasitas SHG sebagai mitra kritis dalam monitoring layanan publik.
3. Mendorong integrasi isu disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Mendorong perivikasi data yang falid di setiap desa.
5. Penguatan kapasitas kader posyandu untuk melakukan pelayanan yang lebih luas.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya LIDI untuk mendorong sistem pelayanan yang inklusif, berkeadilan, dan menjamin partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan.
