Mataram, 22 Mei 2025 — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Inklusi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Kegiatan ini difasilitasi oleh program SKALA (Sinergi dan Kalaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia – Indonesia ) dan didukung oleh para Mitra Pembangunan Inklusi, ( LIDI, LRC, LPSDM, LAPESDAM, Migrant Care Dll ) yang selama ini aktif mendorong praktik baik pembangunan inklusif di NTB.
Musrenbang tematik ini menjadi forum penting untuk memastikan suara kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, serta masyarakat adat terdengar dan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan bahwa pendekatan inklusi bukan hanya wacana, tetapi harus diintegrasikan secara nyata dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Musrenbang Tematik Inklusi ini adalah langkah konkret untuk memastikan pembangunan di NTB menjangkau semua kalangan, tanpa terkecuali," ujar Wakil Gubernur NTB.
Selama kegiatan, para peserta yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, forum penyandang disabilitas, lembaga perempuan, akademisi, serta perangkat daerah, berdiskusi secara aktif untuk menyampaikan masukan dan rekomendasi terhadap prioritas pembangunan yang inklusif. Beberapa isu krusial yang mengemuka dalam diskusi antara lain aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya data terpilah untuk perencanaan yang lebih akurat.
Pak Anja sebagai Perwakilan dari SKALA menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif gender di tingkat daerah.
"Kami mendukung penuh proses ini agar pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang benar-benar berpihak pada kelompok yang selama ini kurang terdengar suaranya," ujar pak anja mewakili SKALA.
Musrenbang Tematik Inklusi diharapkan menjadi praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB dan menjadi acuan dalam Musrenbang tingkat provinsi dan nasional. Rekomendasi yang dihimpun dari forum ini akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.
