Jakarta, 7 Mei 2025 - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), H. Abdul Hadi, SE., MM., menyampaikan langsung aspirasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kabupaten Lombok Barat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir. Dody Hanggodo, MPE. Pertemuan ini berlangsung dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyerahkan berkas usulan IJD secara langsung di hadapan Menteri PU dan Wakil Menteri PU, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Usulan tersebut merupakan hasil dari rangkaian kunjungan kerja Abdul Hadi bersama jajaran Balai Kementerian PUPR di NTB ke Kantor Bupati Lombok Barat pada bulan April 2025, yang diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.
Selain itu, Abdul Hadi juga mencatat dukungan kuat dari Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang secara langsung menyampaikan aspirasi tersebut saat berkunjung ke ruang kerja Abdul Hadi di Kompleks DPR RI pada 28 April 2025.
"Usulan IJD dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencakup 13 ruas jalan dengan total nilai sekitar Rp94 miliar. Tentunya, kami menyadari tidak semua ruas dapat terealisasi sekaligus, karena akan disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran Kementerian PU. Namun kami akan terus memperjuangkan agar sebanyak mungkin dapat terakomodasi," ujar Abdul Hadi dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat NTB, khususnya di wilayah Dapil Pulau Lombok. Ia menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya akan terus berjuang agar aspirasi infrastruktur di NTB tidak hanya didengar, tapi juga direalisasikan. Dengan infrastruktur yang memadai, kita berharap ada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Politisi PKS asal Lombok ini.
Rapat kerja ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengakselerasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya melalui program strategis seperti Inpres Jalan Daerah.
